A. KEMBALI KE NEGARA KESATUAN SAMPAI PEMILU 1955
1. KEMBALI KE NEGARA KESATUAN RI
Negara RIS yang berbentuk federal berdiri sejak Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda tanggal 27 Desember 1949, ternyata tidak mencerminkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang diamanatkan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Rakyat Indonesia sebagian besar menyadari bahwa RIS merupakan warisan kolonial Belanda dan bukan keinginan rakyat Indonesia.
Atas dasar kesadaran itu, maka rakyat di negara-nagara bagian berusaha kembali ke negara kesatuan. Mereka menuntut bergabung dengan Negara RI. Pada tanggal 5 April 1950 Negara RIS hanya tinggal tiga Negara bagian, yaitu Negara Bagian RI, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur.
Pada tanggal 19 Mei 1950 berlangsung perundingan antara Pemerintah RIS yang diwakili Moh Hatta dengan pemerintah RI yang diwakili oleh Abdul Halim. Perundingan tesebut menghasilkan piagam persetujuan yang isinya :
a. RIS dan RI sepakat untuk mmbentuk Negara Kesatuan berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus 1945.
b. RIS dan RI membentuk panitia bersama yang bertugas menyusun UUD.
UUD yang disusun tersebut diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo (Menteri Kehakiman RIS) dan Abdul Halim ( wakil Perdan Menteri RI). Pada tanggal 21 Juli 1950, naskah rancangan UUD terbentuk, dan disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950 oleh Parlemen RI dan Senat RIS. Rancangan UUD NKRI tersebut kemudian terkenal dengan sebutan UUD Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950 ).
Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden RI, Ir. Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan RI. Pada saat itu juga pejabat Presiden sementara RI, Mr. Asaat menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan, dan lahirlah Negara Kesatuan Republik IIdonesia (NKRI). RIS hanya berumur 8 bulan.
2. KEHIDUPAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN PASCA KEDAULATAN
Sejak kembalinya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal, dimana kedaulatan rakyat disalurkan melalui partai-partai politik. Pada waktu itu ada empat partai besar yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Dalam masa Demokrasi Liberal Indonesia menganut sistem Kabinet Parlementer, artinya kabinet dipimin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan para Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR). Jatuh banguanya pemerintah atau kabinet sangat tergantung kepada DPR.Bila mayoritas dalam parlemen tidak mempercayai atau mendukung kabinet, maka kabinet harus mengembalikan mandate kepada presiden dan perlu dibentuk kabinet baru.
Para menteri mewakili partainya. Partai yang wakilnya duduk dalam pemerintahan disebut partai pemerintah, dan yang tidak duduk dalam pemerintahan disebut partai oposisi. Partai pemerintah banyak mengurus kepentingan partainya, sehingga timbul mosi tidak percaya terhadap Kabinet yang sedang berkuasa. Krisis kabinet dan jatuhnya kabinet sering terjadi. Keadaan seperti ini memberi peluang pada partai oposisi untuk menyatakan ketidakpercayaan terhadap kabinet yang memerintah, sehingga terjadilah jegal-menjegal antar partai politik.
Dampak sistem Demokrasi Liberal yang berlangsung di Indonesia selama kurang lebih 9 tahun (1950 -1959) terhadap pemerinthan antara lain:
a. Pemerintahan tidak stabil, saling jegal-menjegal antar partai sehingga kabinet jatuh bangun.
b. Kabinet tidak dapat bekerja secara maksimal karena usianya pendek.
c. Program kabinet tidak berkesinambungan, karena setiap kabinet mementingkan partainya.
Kabinet-kabinet yang pernah memegang pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal adalah tersebut di bawah ini.
1. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 27 April 1951)
Pimpinan : Perdana Menteri Muhammad Natsir ( dari Partai Masyumi )
Alasan bubar : a. Kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat dengan Belanda
Menimbulkan mosi tidak percaya dalam parlemen
b. Pembentukan DPRD ditentang oleh Partai Oposisi, karena dianggap
menguntungkan Masyumi
2. Kabinet Sukiman ( 27 April 1951 – 3April 1952 )
Pimpinan : Perdana Menteri Sukiman ( koalisi dari Partai Masyumi dan PNI )
Alasan Bubar : Mosi tidak percaya dari Masyumi dan PNI sendiri, karena politik luar
Negerinya dianggap condong ke Barat, yang bertentangan dengan politik bebas aktif, yaitu ditandatanganinya bantuan, ekonomi, tehnik dan persenjataan dari Amerika Serikat atas dasar MSA (Mutual Scurity Act ) tahun 1951
3. Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 -30 Juni 1953 )
Pimpinan : Perdana Menteri Mr. Wilopo ( dari PNI )
Alasan bubar : a. Goncangan peristiwa 17 Oktober 1952 ( demonstrasi rakyat menuntut
pembubaran DPR Sementara yang didukung TNI AD )
b. Ketidakmampuan menyelesaikan sengketa tanah di Sumatera Timur
(peristiwa Tanjung Morawa ).
4. Kabinet Ali - Wongso atau Ali Sastroamijoyo 1 ( 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 )
Pimpinan : Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamijoyo ( koalisi PNI dan NU )
Prestasi : Berhasil melaksanakan KAA di Bandung, dan persiapan pemilu.
Alasan bubar : masalah pergantian pimpinan TNI AD ( peristiwa 27 Juni 1955 )
5. Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956 )
Pimpinan : Perdana Menteri Burhanudin Harahap (dari Masyumi )
Prestasi : Berhasil menyelenggarakan pemilu I tahun 1955
Alasan bubar :
6. Kabinet Ali II ( 24 Maret 1956 – 9 April 1957 )
Pimpinan : Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamijoyo (koalisi PNI, NU dan Masyumi )
Alasan Bubar : Munculnya pemberontakan di daerah-daerah, serta ditarik mundurnya
Menteri-menteri dari Masyumi
7. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya ( 9 April 1957 – 5 Juli 1959 )
Pimpinan : Perdana Menteri ir. Juanda ( dari Non Partai atau ekstra parlementer )
Alasan bubar : Menghadapi spartatisme dari dewan militer seperti Dewan Banteng, Dewan
Gajah, Dewan Manguni dll.
3. GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI
Kembalinya ke Negara Kesatuan juga berdampak pada sebagian tokoh dari Negara bagian ingin tetap mempertahankan sebagai sebuah Negara yang berdiri sendiri dengan cara mengadakan pemberontakan-pemberontakan.. Sehingga hal ini menjadi gangguan dan ancaman keamanan dalam negeri. Adapun pemberontakan-pemberontakan itu antara lain:
a. Pemerontakan DI / TII
Gerakan DI / TII pertama kali didirikan oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya adalah ingin mendidrikan Negara Islam Indonesia (NII ), yang diproklamasikan tanggal 7 Agustus 1949. Pusat gerakannya di Gunung Geber, Tasik Malaya Jawa Barat. Gerakan ini bernama Darul Islam (DI) dan pasukannya brnama Tentara Islam Indonesia (TII).
an DI / TII dilakukan dengan mencoba menghalang-halngi Divisi Siliwangi kemabli ke Jawa Barat. Waktu itu pasukan Siliwangi baru kemabali dari Jateng untuk melakukan perang gerilya, dalam aksi mIliter Belanda II. Disamping itu gerombolan DI / TII sering melkukan terror kepada rakyat dengan jalan merampok, membakar rumah-rumah penduduk, menyiksa dan membunuh rakyat.
Upaya penumpasan gerombolan DI / TII di Jawa barat memakan waktu lama karena 1) medannya di daerah pegunungan, 2) pasukan DI/TII bergerak leluasa di kalangan rakyat, 3) masalah politik yang tidak stabil. Namun pada tahun 1960 pasukan siliwangi bersama rakyat melakukan penumpasan yangdiberi nama “ Operasi Pagar Betis “ dan “ Operasi Baratayudha” yang berhasil menangkap kartosuwiryo beserta keluarganya pada tanggal 4 Juni 1962 di Gunung Geber Majalaya, Jawa Barat. Dan tanggal 16 Agustus ia dijatuhi hukuman mati.
1. DII/TII di Brebes, Tegal dan Pekalongan
Pimpinan DI/TII di daerah ini adalah Amir Fatah, yang setelah bergabung dengan Kartosuwiryo diangkat sebagai Jenderal Mayor Tentara Islam Indonesia.
Dalam menumpas gerakan ini diadakan operasi militer Gerakan Bentyeng Negara (GBN).
2. Di Kebumen
Gerakan ini dikenal dengan pemberontakan “ Angkatan Umat Islam “ (AUI). Gerakan ini dipimpin oleh Kyai Moh. Mahfud Abdurrohman yang dikenal sebagai Kyai Sumolangu. Geombolan ini dapat ditumpas dalam waktu 3 bulan, sedangkan sisanya bergabung dengan DI/TII Kartosuwiryo.
3. DII/TII di Sulawesi Selatan
Gerakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Dia seorang mantan pejuang kemerdekaan, kemudian menghimpun laskar gerila yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan ( KGSS). Ia menuntut kepada pemerintah agar KGSS dimasukkan dalam tentra APRIS dengan nama Briade Hasanudin, namun tuntutan itu ditolak.
Pemerintah melakukan pendekatan dan memberi pangkat Letnan Kolonel , tetapi saat menjelang dilantik pada tanggal 17 Agustus 1950, ia melarikan diri ke hutan bersama anak buahnya dengan membawa peralatan senjata. Bulan januari 1952 ia menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan sebagai bagian NII Kartosuwiryo. Selama 14 tahun Kahar mmMuzakar mengadakan kekacauan dan terror, namun dengan operasi militer ia dapat ditembak mati pada bulan Pebruari 1965. Orang kedua yang bernama Gerunga juga dapat ditangkap pada bulan Juli 1965.
4. Di Aceh
Gerakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureueh. Ia pernah menjabat Gubernur Militer di Aceh. Gerakan ini diproklamasikan pada tanggal 20 September 1953 yang menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian NII Kartosuwiryo. Ia juga mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa “ Dengan lahirnya proklamasi Negara Islam Indonesia di Aceh, lenyaplah kekuasaan Pancasila di Aceh dan diganti pemerintah dari Negara Islam.
Usaha pemerintah menumpas gerakan itu antara lain: 1) operasi militer yang berhasil merebut kota-kota yang direbut gerombolan DI/TII. 2)musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Musyawarah ini diprakarsai oleh Pangdam I Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin yang berhasil menyadarkan Daud Beureueh untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat Aceh. Akhirnya keamanan di Aceh dapat pulih kembali.
Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada tanggal 23 Januari 1950 mengadakan pemberontakan di bandung. Pemimpinnya adalah Kapten Raymond Westerling, yang didalangi oleh Sultan Hamid II.
APRA menuntut agar RIS mengakuinya sebagai Tentara Pasundan, namun tuntutan itu ditolak oleh RIS. Dalam pertempuran di Pacet pada tanggal 24 Januari 1950, pasukan TNI berhasil menumpas gerombolan APRA. Akan tetapi Westerling dapat meloloskan diri ke Jakarta dan berencana akan menangkap para menteri RIS, namun usaha itu dapat digagalkan.
Untuk mengatasi pemberontakan APRA, pemerintah mengadakan operasi militer dan berhasil menangkap Sultan Hamid II pada tanggal 4 April 1950. Sedangkan Westerling melarikan diri ke Singapura dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. Dengan tertangkapnya para gembong tersebut, maka berakhirlah APRA di Indonesia.
c. Pemberontakan Andi Azis
Andi Azis adalah bekas tentara KNIL di Makasar. Pada tanggal 5 April 1950 ia melakukan pemberontakan dengan tujuan ingin memperthankan Negara Indonesia Timur. Adapun latar belakang pembrontakan adalah :
1. Menuntut pada pemerintah agar yang menjadi tentara keamanan di Wilayah Indonesia Timur adalah bekas tentara KNIL( bekas tentara Belanda dari orang-orang Indonesia
2. Mempertahankan berdirinya Negara Indonesdia Timur.
3. Menolak kedatangan TNI di Makasar.
Untuk menumpas pemberontakan Andi Azis pemerintah melakukan operasi militer dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada tanggal 8 Agustus 1950 Andi Azis menyerahkan diri dan pada tahun 1953 ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara di pengadilan militer. Dan pada saat itu berakhirlah pemberontakan Andi Azis.
d. Pemberontakan RMS ( Republik Maluku Selatan )
Di Ambon pada tanggal 25 April 1950, diproklamasikan berdirinya RMS ( Republik Maluku Selatan ). RMS yang terlepas dari NIT dan RIS ini dipimpin oleh Dr. Soumakil, mantan jaksa Agung NIT. Ia juga menjadi dalang pemberontakan Andi Azis. Ketika Pemberontakan Andi Azis ditumpas pemerintah, ia memindahkan kesatuan tentara KNIL dari Makasar ke Ambon. Pasukan inilah yang menjadi kekuatan RMS.
Pemerintah RIS beritikad baik menyelesaikan RMS secara damai dengan mengirim delegasi perdamaian yang dipimpin oleh Dr. J. Leimena.Akan tetapi Soumakil menolaknya. Karena jalan damai ditolaknya, maka tanggal 14 Juli 1950 dilangsungkan gerakan militer dipimpin Kolonel Alex Kawilarang. Pada bulan November 1950 Tentara APRIS ( TNI ) berhasil menguasai Ambon, namun dalam pertempuran merebut benteng Victoria itu Letkol Slamet Riyadi gugur. Namun pada 12 Desember 1963 akhirnya Dr. Soumakil dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta
4. PERGOLAKAN DI DAERAH
Awal terjadinya pergolakan di daerah merupakan gerakan sparatis yang bertujuan memisahkan diri dai pemerintah RI yang sah. Adapun latar belakang terjadinya pergolakan di daerah antara lain :
a. Anggapan bahwa pembangunan hanya dipusatkan di Pulau jawa.
b. Pertentangan politik yang berlarut-larut, antar politik saling menjatuhkan.
c. Lahirnya konsepsi presiden Soekarno tahun 1957 tentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang sangat menguntungkan PKI
Pergolakan di daerah yang sangat membahayakan keutuhan NKRI adalah pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara.
a. Pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia )
Pada tanggal 15 Pebruari 1958, Ahmad Husein memproklamasikan berdirinya PRRI dengan Syafrudin Prawiranegara seabagai Perdana Menterinya. Namun sebelum lumnya di dahului adanya pembentukan dewan-dewan di daerah seperti :
1. Dewan Banteng di Sunmatera barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein
2. Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Kolonel M. Simbolon
3. Dewan Garuda di Palembang dipimpin oleh Letkol Berlian
Pemberontakan PRRI muncul sebagai akibat pertentangan antara pemerintah Pusat dengan Daerah. Pertentangan itu mengenai masalah otonomi dan dan perimbangan anggaran di pusat dan daerah. Dalam mengatasi hal itu pemerintah melakukan operasi militer antara lain: operasi tegas, operasi 17 agustus, operasi Saptamarga dan operasi Sadar. Dan Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1961, Ahmad Husein menyerahkan diri dan kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh PRRI yang lain.
b. Pemberontakan Permesta( Piagam Perjuangan Semesta
Pada tanggal 2 Maret 1957, Letkol Vence Semual memproklamasikan berdirinya Permesta. Pemberontakan ini muncul karena adanya tuntutan agar pemerintah pusat memberi otonomi seluas-luasnya kepada daerah Sulawesi Utara. Tuntutan itu ditolak pemerintah karena mengarah pada gerakan spsratis.
Pemebrontakan Permesta di Sulawesi Utara akhirnya dapat dilumpuhkan pada pertengahan tahun 1961, dengan opersi militer gabungan dengan nama operasi merdeka di bawah pimpinan Letkol Rukminto Hendraningrat.
5. PEMILIHAN UMUN I TAHUN 1955
a. Pelaksanaan Pemilu 195
Pemilihan Umum merupakan program pemerintah dari setiap kabinet, namun baru dapat terlaksana pada masa Kabinet Burhanudin Harahap yang sebelumnya pada masa kabinet Ali I panitianya sudah terbentuk. Pemilhan umum ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu :
a. Tahap I, tanggala 29 September 1955 memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
b. Tahap II, tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Badan Kontituante ( Badan Pembuat Undang-undang Dasar )
Pemilu 1955 berlangsung secara demokratis. Dalam pemilu 1955 telah keluar empat partai besar pemenang pemilu, yaitu PNI dengan 57 kursi, Masyumi dengan 57 kursi, NU dengan 45 kursi, dan PKI dengan 39 kursi. Kemudian anggota Konstituante berjumlah 542 0rang. Anggota DPR hasil pemilu 1955 dilantik pada tanggal 20 Maret 1956, sedankan pelantikan anggota Badan Konstituante pada tanggal 10 November 1956.
Pada semester kedua tahun 1957 diadakan pemilihan anggota Dewan Provinsi. Pada pemilihan daerah, PKI menjadi partai rakyat yang sangat dikenal terutama di desa.desa. Oeh karena itu pada pemilihan daerah PKI mengalami peningkatan yang sangatluar biasa dalam perolehan suara.
Hal ini menunjukkan bahwa PKI makin kuat pengaruhnya di masyarakat. Basis PKI adalah jawa. Terkait dengat kenyataan ini, Presiden Sukarno berpendapat bahwa PKI harus diberi peranan dalam pemerintahan. Keadaan yang demikian ini sangat menguntungkan PKI di masa-masa berikutnya.
Pemilihan umum telah terlaksana dengan baik , namun tidak berhasil membawa stbilitas politik seperti yang didambakan oleh rakyat.Hal ini ini disebabkan masih adanya perselisihan antar partai yang masih berlanjut seperti sebelumnya. Merka masih mempertahankan partai masing-masing. Akhirnya di Indonesia mengalami krisis yan menghasilkan system politik Demokrasi Terpimpin.
b. Kegagalan Dewan Konstituante dan Dekrit presiden
Pemilu tahun 1955 tahap II telah memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar ( konstitusi ), karena waktu itu Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar yang tetap sebab masih enggunakan UUDS
Dewan Konstituante mulai bersidang tanggal 10 November 1956 bertempat di Bandung. Sidang pertama dipimpin oleh ir. Wilopo. Namun hingga tahun 1959 sidang Dewan Konstituante tidak mampu menghasilkan UUD baru. Justru dalam siding tersebut terjadi perpecahan antar partai atau golongan. Setiap partai mempejuangkan partainya masing-masing sehingga terjadi perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Hal ini membuat pemerintah tidak stabil. Untuk itu Presiden Sukarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengeluarkan Konsepsi Presiden. Adapun isi konsepsi presiden adalah sbb:
1. Sistem demokrasi paerlementer model barat tidak sesuai kepribadian Indonesia maka harus diganti dengan demokrasi terpimpin.
2. Untuk melaksanakan demokrasi terpimpin perlu dibentuk cabinet Gotong Royong.
Melihat keadaan yang serba tidak stabil, rakyat merasa tidak puas. Mereka telah lama mendambakan keadaan yang tenteram, aman dan damai. Melihat kenyataan itu maka timbul pendapat untuk kembali ke UUD 1945. Presiden Sukarno sendiri mengamanatkan Dewan Konstituante menetapkan kembali berlakunya UUD 1945. Teapi Dewan Konstituante sendiri tidak berhasil mengambil kesepakatan dalam menaggapi usulan kembali ke UUD 1945.
Situasi yang demikian dipandang oleh presiden Sukarno sebagai keadaan yang kritis. Situasi ketatanegaraan Indonesia berada pada tahap yang membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu demi keselamatan bangsa dan negara Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 juli 1959. Adapun isi Dekrit Presiden adalah:
1. Pembubaran Dwan Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Akan dibentuk DPRS dan DPAS
Dengan dikeluarkannnya Dekrit Presiden berarti UUDS tidak berlaku lagi dan bangsa Indonesi kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Dekrit Presiden itu mendapat dukungan dari TNI AD dan sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga rakyat memiliki harapan besar bangsa ini akan menjadi lebih baik setelah adanya Dekrit Presiden.
B. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN PERTENTANGAN IDEOLOGIS
Setelah Dekrit Presiden semestinya kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada UUD 1945 dan pelaksanaan Pancasila. Namun dalam kenyataannya justru melakasanakan Demokrasi Terpimpin, sehingga pelaksanaan berbangsa dan bernegara sangat ditentukan oleh seorang pemimpin, yaitu Presiden Sukarno. Hal itu jelas tidak sesuai dengan perinsip-perinsip demokrasi, yaitu dari, oleh dan untuk rakyat.
Untuk memantapkan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin pemerintah dilengkapi beberapa kelembagaan yang diperlukan. Presiden Sukarno kemudian membentuk Kabinet Kerja dan menetapkan DPR, MPRS, DPAS dan lain-lain.
1. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
a. Pembentukan Kabinet Kerja
Sebelum DekritPresiden, Kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri. Namun setelah Dekrit Presiden dan kembali ke UUD 1945 Presiden disamping sebagai kepala Negara jauga sebagai kepala pemerintahan. Pada saat itu presiden membentuk Kabinet Kerja , dan sebagai menteri pertama adalah ir. Juanda. Para menteri dalam Kabinet Kerja tidak lagi terikat oleh partai asalnya. Para menteri tidak bertanggung jawab pada parlemen, tetapi langsung bertanggung jawab pada presiden.
Kabinet Kerja dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dan memiliki 3 program yang dikenal dengan TRI Program, yaitu :
1. Sandang pangan
2. Keamanan
3. Perjuangan mengembalikan Irian Barat
b. Penetapan DPR
ejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memeberlaukan kembali UUD 1945, maka para anggota DPR hasil pemilu 1955 bersedia bekerja terus, sehingga presiden mengeluarkan ketetapan pada tanggal 22 Juli 1959 tentang penetapan DPR.
Dijelaskan bahwa sementara DPR menurut UUD 1945 belum tersusun, maka DPR yang sudah ada menjalankan tugas hingga DRP baru terbentuk. Pelantikan anggota DPR hasil pemilu 1955 menjadi DPR berdasarkan UUD 1945 itu dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1959.
c. Pembentukan MPRS dan DPAS
Sebagai pelaksanaan Dekrit Presiden sebelum terbentuk MPR yang tetap, sesuai dengan UUD 1945 maka dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.2 Tahun 1959. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden dengan syarat sebagai berikut :
1. Setuju kembali kepada UUD 1945
2. Setia kepada perjuangan RI
3. Setuju dengan manifesto politik
Keanggotaan MPRS terdiri darianggota DPR ditambah utusan-utusan daerah dan wakil-wakil golongan. Ditegaskan bahwa tugas MPRS adalah menetapkan GBHN. Disamping itu juga dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Sebagai ketua adalah Presiden Sukarno dan wakilnya adalah Ruslan Abdul gain. DPAS bertugas menjawab atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. DPAS dilantik pada tanggal 15 Agusts 1959.
Mencermati proses pembentkan MPRS jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, sebab menurut ketentuan UUD 1945 presiden adalah mendataris MPR sehingga presiden tidak memiliki wewenang untuk membentuk MPR. MPR adalah lembaga tetinggi yang terbentuk dari DPR hasil pemilihan umum.
d. Penetapan GBHN
Untuk melaksanakan Tri Program Kabinet Kerja diperlukan suatu pedoman yang merupakan haluan Negara. Akan tetapi saat itu Indonesia belum memiliki haluan Negara atau GBHN sebagai pedoman utuk melaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pada saat memperingati hari kemerdekaan RI yang ke 14 pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Sukarno berpidato berjudul Penemuan Kembali revolusi Kita. Kemudian pidato itu di kenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol).
Sebagai inti dari Manipol adalah USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). Selanjutnya atas usulan DPAS pidato Presiden Sukarno tersebut dijadikan GBHN. Akhirnya Usulan itu disetujui dalam sidang MPRS dan dikukuhkan dalam Ketetapan MPRS No.1/ MPRS/1960. Disamping itu MPRS juga menetapkan bahwa pidato Presiden Sukarno tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul jalannya Revolusu Kita (Jarek) dan pidato Presiden Sukarno tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Umum PBB yang berjudul To Built The World A New (membangun Dunia Kembali) menjadi pedoman pelaksanaan Manipol.
e. Pembentukan DPR-GR
Pada bulan Juni 1960 saat pemerintah mengajukan APBN untuk tahun 1961, DPR menolak anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Akibat penolakan itu maka presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Selanjutnya presiden membentuk DPR baru yang disebut DPR Gotong Royong (DPR-GR). Semua anggota DPR-GR adalah hasil penunjukan presiden sendiri, dan tanpa adanya perimbangan kekuatan partai politik.
Proses pembubaran DPR hasil penmilu 1955 dan penunjukan anggota DPR-GR jelas sangat tidak demokratis dan tidak sesuai konstitusi UUD 1945, sehingga menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Kelompok yang menolak itu kemudian membentuk Liga Demokrasi yang diketuai Imron Rosyadi dari NU. Partai yang tergabung dalam liga demokrasia adalah NU, Parkindo, Partai katolik, Liga Muslim, PSI, PSII, IPKI dan Masyumi. Liga Demokrasi pada bulan Maret 1960 mengeluarkan pernyataan agar dibentuk DPR yang demokratis dan Konstitusional. Atas usulan atau pernyataan itu peresmian DPR-GR ditangguhkan sementara. Namun akhirnya anggota DPR-GR tetap dilantik oleh presiden.
2. PERTENTANGAN ANTAR IDEOLOGI POLITIK
Berbagai upaya untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin telah dilakukan. Seiring dengan itu, penyelewengan terhadap UUD 1945 juga banyak dilakukan. Di samping itu terjadi pula pertentangan antar kelompok politik dengan idiologi yang berbeda.
a. Persaingan kelompok Agama dan Komuni
Persaingan dan pertentangan antara partai politik berdasarkan ideology semakain nampak sejak pemilu tahun 1955. Hal itu terbukti dengan empat partai besar pemenang pemilu, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI yang memberi gambaran adanya persaingan antara kelompok Nasionalis, Agama dan komunis.
Pada saat pembentukan DPR-GR, kelompok agama mulai tersisih (Masyumi). Masyumi tidak terwakili sama sekali. Masyumi dengan dukungan PSI dan partai-partai lain membentuk liga demokrasi menentang pembentuka DPR-GR. Para tokoh masyumi mendapat tekanan dari berbagai pihak yang pro pemerintah. Akhirnya Masyumi membubarkan diri dan bulan Agustus 1960 Masyumi dilarang oleh pemerintah.
Pertentangan antara keompok agama dan komunis juga sering terjadi sehingga keduanya menolak duduk dalam satu kabinet. Namun pertentangan antara kelompok agama dan komunis, ternyata membawa keuntungan bagi komunis (PKI). Apalagi setelah Presiden Sukarno membentuk Front Nasional pada akhir tahun 1959. Front nasional bertugas memperjuangkan cita-cita proklamasi. Namun dalam perkembangannya menyimpang dari tujuan semula. Fron nasional menjadi wadah kader-kader PKI untuk meraih cita-cta partai dan sebagai alat politik PKI. Bahkan pada tahun 1960 pimpinan PKI D.N. Aidit ditunjuk sebagai salah satu pimpinan front nasional.
b. Ajaran Nasakom
Karena ingin menyatukan seluruh kekuatan politik masyarakat dalam demokrasi terpimpin, Presiden Sukarno mengemabangkan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Ajaran Nasakom berintikan 3 Kekuatan, yaitu PNI mewakili kekuatan Nasionalis, NU mewakili kekuatan Agama dan PKI mewakili kekuatan Komunis. Presiden mewajibkan ajaran nasakom menjadi inti dan jiwa dari setiap lembaga negara yang ada.
Ajaran nasakom sangat menguntungkan PKI, karena merasa sah hidup dan berkembang di Negara Pancasila. Semakin hari PKI semakin kuat pengaruhnya. Bahkan ada upaya PKI mengganti Pancasila denga ideologi komunis. Hal itu dibuktikan oleh Aidit yang menyatakan bahwa” Pancasila itu hanya sebagai alat pemersatu. Kalau rakyat sudah bersatu maka Pancasila tidak diperlukan lagi”.
Nasakom akhirnya mengakibatkan pertentangan ideologis makin tajam. Di samping itu TNI AD selalu menentang ide-ide dan kekuatan PKI. Sehingga TNI AD dianggap musuh PKI yang selalu menghalang-halangi cita-cita PKI.
C. KEHIDUPAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN
Sejak pengakuan kedaulatan pemerintah Indonesia dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan dipertahankannya dominasi Belanda atas ekonomi Indonesia.Pemerintah Indonesia masih menghormati kepentingn historis dunia usaha Belanda di Indonesia. Hal ini banyak mendapat tentangan dari para pemimpin revolusioner Indonesia. Banyak desakan agar Indonesia menutup perusahaan-perusahaan swasta Belanda, dan sekaligus mendorong usaha swasta pribumi.Sehingga diharapkan dapat mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Menurut Sumitro Doyohadikusumo, untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, pemerintah perlu membantu dan membimbing pengusaha lemah dengan bantuan pemberian kredit.Usaha ini dikenal dengan Program Benteng. Sasaran program ini adalah pembangunan industri. Menurut Sumitro, Bangsa Indonesia harus segera dibangun kelas pengusaha, sehingga struktur ekonomi kolonial dalam bidang perdagangan dapat segera diubah. Program Benteng ini dimulai pada bulan April 1950. Selama tiga tahun, kurang lebih 700 perusahaan bangsa Indonesia mendapat bantuan dari proram ini. Namun program in tidak tepat sasaran karena banyak pengusaha yang menyalahgunakan. Program ini terjadi pada masa Kabinet Natsir.
Akibat tidak stabilnya politik, maka defisit anggaran pemerintah semakin besar. Hal ini ada kecenderungan pemerintah mencetak uang baru. Akibatnya, inflasi membumbung tinggi dan mengancam kehidupan ekonomi Indonesia. Harga terus meningkat didikuti dengan kenaikan upah, sehingga kemungkinan ekspor semakin berkurang.Untuk mengatasi inflasi, pemerintah melakukan pemotongan uang (sinering) pada tanggal 19 Maret 1950. Uang yang ada di bank setengahnya diganti dengan obligasi Republik Indonesia 1950. Uang yang ada diperedaran digunting jadi dua, hanya yang kiri yang berlaku, dengan harga setenganhnya dari harga semula.Hal ini bertujuan agar orang kecil tidak terlalu merugi. Sebagai akibat sinering maka uang 1,5 milyar rupiah ditarik dari peredaran.Dengan uang itu pemerintah dapat membayar utang sebagian kepada Bank Sentral. Situasi politik sampai tahun 1957 masih tetap tidak stabil, apalgi waktu itu masalah usaha pengembalikan Irian Barat tidak kunjung selesai. Oleh karena itu pada 18 November 1957 terjadi pemogokan buruh perusahaan-perusahaan Belanda. Setealah itu terjadi pengambilalihan (nasionalisasi) modal dan berbagai perusahaan Belanda menjadi milik Indonesia.
Berbagai macam usaha pemerintah mengatasi kesulitan ekonomi pada Masa Demokrasi liberal hingga awal masa Demokrsi terpimpin, tetap tidak dapat menjamin kehidupan ekonomi yang layak bagi bangsa Indonesia. Karena situasi politik pada waktu itu tidak mendukung terciptanya stabilits ekonomi.
No comments:
Post a Comment